Isu relevansi riset akademik terhadap kebutuhan praktis telah menjadi perbincangan krusial dalam dunia pendidikan tinggi. Secara spesifik, kontribusi riset doktor seringkali dipertanyakan apakah output ilmiah yang dihasilkan, seperti disertasi, benar-benar mampu menembus tembok birokrasi dan memengaruhi proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. Penting untuk mengukur sejauh mana temuan mendalam dari tingkat pendidikan tertinggi ini dapat diadaptasi menjadi solusi nyata bagi tantangan pembangunan bangsa.
Disertasi pada hakikatnya adalah puncak dari proses penelitian ilmiah, menawarkan analisis mendalam dan data primer yang kuat. Potensi grand theory yang dikembangkan di dalamnya seharusnya menjadi landasan logis bagi para pengambil keputusan. Sayangnya, hambatan utama sering muncul dari gaya penulisan yang terlalu akademis dan jarak komunikasi antara akademisi dan praktisi di lingkungan pemerintahan yang sering terpisah.
Dalam konteamen Indonesia, terdapat tantangan struktural yang membatasi kontribusi riset doktor. Kurangnya platform formal yang menjembatani temuan disertasi dengan arena kebijakan publik menjadi masalah signifikan. Hasil penelitian seringkali hanya berhenti di jurnal ilmiah tanpa ada mekanisme terstruktur untuk diterjemahkan menjadi policy brief yang mudah dicerna dan segera diaplikasikan oleh instansi terkait.
Salah satu studi kasus yang menunjukkan relevansi riset adalah ketika disertasi di bidang ekonomi atau tata ruang mampu memberikan proyeksi dampak jangka panjang dari sebuah regulasi. Ketika temuan riset ini diadvokasi secara proaktif oleh penelitinya dan mendapatkan dukungan politik, riset doktor tersebut terbukti esensial. Keberhasilan ini menggarisbawahi pentingnya peran knowledge broker dalam ekosistem riset nasional.
Meningkatkan kontribusi riset doktor memerlukan perubahan paradigma, tidak hanya dari pihak akademisi tetapi juga dari pemerintah. Perumusan kebijakan publik harus didorong untuk mengadopsi pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy), menjadikan hasil peer-review dari disertasi sebagai sumber validitas utama sebelum sebuah regulasi diputuskan.
Akademisi didorong untuk menyesuaikan metodologi riset mereka agar lebih berorientasi pada penyelesaian masalah praktis yang dihadapi masyarakat dan negara. Selain itu, diperlukan adanya insentif dan pendanaan khusus bagi program doktor yang secara eksplisit menargetkan perumusan kebijakan publik sebagai luaran wajib, bukan hanya sekadar publikasi di jurnal internasional bereputasi.
Kesimpulannya, menakar relevansi disertasi adalah upaya berkelanjutan. Indonesia perlu membangun jembatan permanen—berupa lembaga penghubung atau mekanisme policy fellowship—yang secara sistematis mentransformasikan kekayaan intelektual riset tingkat doktor menjadi input yang berdampak langsung dan terukur. Hal ini akan memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti di kampus, tetapi menjadi kekuatan pendorong bagi kebijakan publik yang efektif.
